Berita » Berita » Foto » Info Perkara » Press Release

Rabu, 24 Agustus 2016

KEJATI ACEH TERIMA TAHAP II DAN LAKUKAN PENAHANAN TINDAK PIDANA KORUPSI PERPAJAKAN KAB. BIREUEN SEBESAR 27,6 MILYAR

20160824_12203320160824_12201420160824_122014
DSC_8245 DSC_8247

Setelah memberi petunjuk kepada penyidik terhadap penanganan perkara tindak pidana korupsi penggelapan pajak atas nama tersangka MUSLEM SYAMMAUN,S.Sos, akhirnya tim JPU Kejati Aceh dan Kejari Bireuen menerbitkan P-21 tertanggal 3 Agustus 2016 No.B-2057/N.1.5/FT.1/08/2016.

Dan hari ini, Rabu tgl 24 Agustus 2016 Tim Penyidik Polda Aceh menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum untuk disidangkan ke pengadilan tipikor banda aceh. Adapun kronologis tindak pidana korupsi yang terjadi yaitu, penyalahgunaan wewenang uang negara yang tidak disetorkan ke kas negara dan potongan pajak penghasilan (PPh) dan pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berasal dari perhitungan pembayaran kegiatan atas beban APBD dan pembayaran gaji pegawai Pemkab. Bireun sejak tahun 2007 s/d 2010 dan atau pencucian uang yang diduga dilakukan oleh  tersangka MUSLEM SYAMMAUN,S.SDSC_8236os Bin SYAMAUN, yang terjadi sejak tanggal 1 januari 2007 s/d tahun 2010, di Jl. Laksamana Malahayati No.1 Kec. Kota Juang Kab. Bireuen atau setidak-tidaknya di kabupaten Bireuen atau setidak-tidaknya di wilayah hukum Polres Bireuen dan ditempat-tempat lain di wilayah hukum polda Aceh.

Dengan cara tersangka MUSLEM SYAMMAUN,S.Sos selaku kuasa BUD Kab. Bireun telah menerbitkan 2 lembar Bilyet Giro (BG) berdasarkan SP2D dimana Bilyet Giro dengan nilai bersih diberikan kepada pihak ketiga atau rekanan dan Bilyet Giro dengan nilai uang negara yang diperuntukan untuk membayar PPh dan PPn yang seharusnya disetorkan ke Kas Negara namun oleh tersangka MUSLEM SYAMMAUN,S.Sos dimasukkan kedalam rekening pada Bank BPD Nomor : 100.02.120111-8 atas nama BDH. Umum Daerah / MUSLIM SY,S.SOS, dan rekening pada Bank BNI Bank BNI Cabang Bireun, No. Rekening : 0125854350, atas nama : Kuasa BUD, Yang mana rekening tersebut untuk menempatkan uang negara potongan pajak Penghasilan (PPh)pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berasal dari perhitungan pembayaran kegiatan atas beban APBD dan pembayaran gaji pegawai Pemkab. Bireun namun pembukaan rekening Kas umum Daerah tersebut tidak memiliki dasar hukum karena rekening tersebut tidak memiliki surat persetujuan pembukaan rekening maupun surat keputusan Bupati mengenai RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) dan rekening tersebut dikuasai penuh oleh Tersangka MUSLEM SYAMMAUN,S.Sos dan dapat diambil sewaktu-waktu hanya dengan tanda tangan tersangka MUSLEM SYAMMAUN,S.Sos tanpa harus ada persetujuan maupun tanda tangan dari Bupati/Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah maupun kepala Bagian Keuangan sehingga Rekening tersebut tidak sah sebagai Rekening Kas Umum Daerah, melainkan hanya rekening pribadi Tersangka MUSLIM SYAMMAUN,S,Sos.

Selanjutnya Tersangka MUSLEM SYAMMAUN,S.Sos selaku Kuasa BUD Kab. Bireun berkewajiban membayarkan kegiatan atas bebas APBD kepada Pemkab. Bireuen kepada rekenan atau pihak ketiga termasuk potongan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berasal dari perhitungan pembayaran kegiatan atas beban APBD dan pembayaran gaji pegawai Pemkab. Bireun ke Kas Negara berdasarkan perintah pengguna Anggaran.

Namun tersangka tidak membayarkan atau menyetorkan seluruh uang Negara potongan pajak penghasilan (PPh) dan Pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berasal dari hasil perhitungan pembayaran kegiatan atas beban APBD dan pembayaran gaji pegawai Pemkab. Bireun sejak tahun 2007 sampai dengan tgl 20 Mei 2010, ke rekening kas negara tetapi ditempatkan kedalam rekening pada Bank BPD Nomor : 100.02.120111-8 Atas nama BDH. Umum Daerah / MUSLIM SY.,S.Sos, dan rekening pada Bank BNI Cabang Bireunm No, Rekening : 0125854350, atas nama : Kuasa BUD.

Kemudian uang Negara Potongan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berasal dari perhitungan pembayaras kegiatan atas beban APBD dan pembayaran gaji pegawai Pemkab Bireun sejak tahun 2007 sampai dengan tanggal 20 Mei 2010 tersebut sebagian disetorkan atau dibayarkan ke Kas Negara dan sebagiannya lagi digunakan untuk kepentingan pribadi serta dipinjamkan kepada orang lain secara pribadi.

Hasil Audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dan BPKP Perwakilan Prov. NAD Nomor : SR-721/PW.01/5/2010 tanggal 30 Desember 2010, telah terjadi kerugian keuangan atau perekonomian Negara Republik Indonesia sebesar Rp. 27.609.164.186.,59 (dua puluh juta milyar enam ratus sembilan juta seratus enam puluh empat ribu seratus delapan puluh enam koma lima puluh Sembilan Rupiah).

Perbuatan tersangka diduga melanggar : pasal 2 Ayat (1), Pasal 3 dan Pasal 8 Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 KUHP dan pasal 3 ayat (1) huruf a,b dan c undang-undang No. 15 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 64 KUHP.

Terhadap tersangka tim penyidik Kejati Aceh dan Kejari Bireuen melakukan penahanan terhadap diri tersangka selama 20 hari kedepan guna kelancaran proses persidangan dan tersangka dititipkan di rutan Kajhu, Aceh Besar. dimana tersangkja juga saat penyerahan didampingi oleh tim penasihat hukum Yahya Alisha,SH.MH dkk.

(sumber penkum dan humas kejati aceh),-