Berita » Berita » Foto » Info Perkara » Kegiatan » Press Release

Selasa, 22 Agustus 2017

TERKAIT DANA DESA KEJATI ACEH SIAP LAKSANAKAN SOSIALISASI SERENTAK SE-ACEH

 

Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh RAJA NAFRIZAL, SH didampingi oleh Asisten Intelijen RUSTAM. SH dan beberapa Kajari serta Seluruh Kasi Intelijen Se-Aceh siap melaksanakan kegiatan sosialisasi tetang penggunaan Dana Desa yang dikawal dan didampingj oleh Tim TP-4D kejati Aceh dan Kejari se-aceh.
Penegasan ini disampaikan oleh kajati Aceh seiring maraknya persoalan yang timbul ditingkat desa dalam penggunaan dana desa yang baik dan benar, berdasarkan evaluasi dan monitoring yang dilakukan bahwa banyak perangkat desa/geuchik di gampong tersangkut dalam persoalan hukum sehingga diperlukan sosialisasi bagi perangkat gampong untuk memudahkan mereka dalam mengelola keuangan negara yang diprogramkan dalam bentuk penyaluran dana desa.
Keberadaan Tim TP4-D dinilai tepat untuk melakukan pencegahan secara preventif untuk mengawasi dan mengawal setiap program desa. Setiap geuchik atau gampong yang ada di aceh dapat meminta pendapat hukum kepada tim TP4-D jangan sampai tersangkut persoalan hukum,  keberadaan Tim ini bukan jntuk sebagai tameng atau berlindung dalam perbuatan salah tetapi sabagai pengawal dan pengamanan Pembangunan sesuai arahan presiden.

Upaya Pencegahan :

Sekaitan dengan itu Asintel Kejati Aceh RUSTAM, SH menyatakan salah satu langkah pembangunan ekonomi yang digalakkan oleh pemerintah adalah pengalokasian dana desa yang diharapkan mampu menjadi solusi dan menjawab kesenjangan pembangunan sehingga pembangunan lebih adil dan merata sampai ke pedesaan.
Pengaturan tentang prioritas penggunaan dana desa tabun 2016 telah diatur dalam peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Teringgal dan Transmigrasi No. 21 tahun 2015, sedangkan untuk tahun 2017 diatur dalam peraturan Menteri Desa No. 22 tahun 2016 dimana prioritas pembangunan dana desa diarahkan untuk program :
1. Pembangunan,  pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman ;
2. Pembangunan,  pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan ;
3. Pembangunan,  pengembangan sarana dan prasarana pendidikan,  sosial dan kebudayaan;
4. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan sarana serta prasarana pemeliharaan sarana produksi dan distribusi;
5. Pembangunan sarana dan prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestaraian linfkungan hidup.

Dari data yang kita terima dari anggota Kejaksaan Di daerah terkait pengunaan dana desa dan penyalurannya terdapat permasalahan baik dalam penyaluran, penyusunan RPJM,  RPBDes maupun terlambatnya pembuatan LKPJ sehingga rawan terjadi penyimpangan antara lain :
1. Keterlambatan penyaluran ADD tahun 2017 yang disebabkan terlambatnya pembuatan LPJ tahun 2016 yang berimbas tidak optimalnya lelaksanaan kegiatan;
2. RPJM kadangkala disimpangi karena dibuatkan melalui jasa orang lain,  sehingga dalam pelaksanaannya Kepala Desa dan perangkatnya tidak memahami maksud dan tujuan RPJM;
3. APBDes yang disusun tidak sepenuhnya menggambarkan kebutuhan yang diperlukan desa;
4. Kepala Desa dan perangkatnya dalam menetapkan alokasi dana desa tidak melalui musyawarah;
5. Adanya berbagai macam kepentingan dari pihak pihak yang ingin diikutkan dalam pengelolaan dana desa terutama proyek fisik;
6. Kerabgka waktu pengelolaan anggaran desa sulit dipatuhi oleh desa;
7. Peran pendamping desa kurang dianggap oleh kepala desa karena hanya sebatas memberikan saran dan masukan tidak dapat memaksa;
8. Laporan pertanggungjawaban yang dibuat belum mengikuti standard dan rawan manipulasi;
9. Penerapan SISKUEDES dalam pelaporan administrasi belum optimal karena keterbatasan sdm kepala desa dan perangkatnya;
10.Banyaknya pengaduan masyarakat kepada aparat penegak hukum akibat tidak transparannya kepala desa dan perangkatnya dalam pelaksanaan kegiatan;
11.Kekhawatiran perangkat desa terjerat kasus hukum.

Sehubungan dengan beberapa hal tersebut asintel Kejati Aceh RUSTAM SH menjelaskan perlunya diadakan sosialisasi kepada seluruh geuchik atau perangkat gampong se aceh secara serentak pada tanggal 24 Agustus 2017 dan menindak lanjuti instrusi Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung ADI TOEGARISMAN, SH, MH. Agar penggunaan dana desa tepat sasaran melalui program TP4-D karena kerap terjadi permasalahan dan ditemukan hal yang bersifat administrasi maupun penyimpangan yang berpotensi nerugikan keuangan nsgara disebabkan beberapa faktor antara lain :
1. Belum lengkapnya regulasi dan petunjuk tekhnis pelaksanaan keuangan desa serta masih adanya tumpang tindih kewenangan kementerian desa dengan Dirjen Bina Pemerintah Desa Kemendagri,  sehingga menyebabkan kebungungan dan ketidakpastian bagi perangkat desa;
2. Penyimpangan dalam pelaksanaan, antara lain adanya kesulitan desa untuk mematuhi kerangka waktu pengelolaan anggaran desa,  satuan harga baku barang/jasa yang dijadikan acuan dalam menyusun APBDes belum tersedia,  transparansi rencana penggunaan dan pertanggungjawaban APBDes masih rendah,  laporan pertanggungjawaban yang dibuat desa belum mengikuti standard dan rawan manipulasi,  apbdes yang disusun tidak sepenuhnya menggambarkan kebutuhan yang diperlukan desa;
3. Lemahnya pengawasan,  yakni efektifitas inspektorat daerah dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa masih rendah,  saluran pengaduan masyarakat tidak dikelola dengan baik oleh semua daerah dan ruang lingkup evaluasi dari pengawasan yang dilakukan oleh para camat belum jelas;
4. Sumber daya manusia yakni tenaga pendamping berpotensi melakukan korupsi karena memanfaatkan lemahnya aparat desa.

Asintel kejati aceh juga mengutarakan bahwa untuk provinsi aceh dana desa/gampong dibagikan kepada 6.497 gampong dengan alokasi anggran dari APBN sebesar 4.892.571.795.000,00 untuk tahun 2017 tersebar di 23 kabupaten/kota dan untuk saat ini telah disalurkan sebesar 60 % dengan jumlah Rp. 2.935.543.076.993,00 sedangkan sisanya akan dicairkan pada tahap II sebesar 40% pada bulan agustus dengan jumlah Rp. 1.957.028.717.995,00.

Untuk itu sosialisasi ini juga akan menghadirkan narasumber baik dari Kejaksaan,  BPM,  Inspektorat, dan BPKP.
yang  serentak dilakukan diseluruh aceh pada kamis tanggal 24 agustus 2017 di gedung kejaksaan negeri setempat atau gedung milik pemda setempat.

(Sumber penkum dan humas kejati aceh),-